Hikmah

Anak Hanyut Hukum Indonesia

Sehari usai banjir Jakarta (10/2) memuncak di temukan seorang anak di kali kecil depan SD Harapan Kota Bambu Pal Merah Jakarta selatan. Kondisinya telah kaku. Ia diangkat oleh seorang warga sekitar keluar kali dan telah menjadi mayat. Warga setempat geger. Beragam tafsir berkembang ada dugaan ketika banjir memuncak orang tua nya lalai mengasi awasi hingga ruh nya lepas di hisap aliran kali yang hitam.

Fenomena ini sangat klop dengan badai yang di ketuk oleh palu Hakim Sarpin Yang telah memenangkan gugatan Komjen BG atas status tersangkanya. Lalu membuat suhu politik Indonesia mendidih. Hukum di Indonesia seperti anak hanyut dan aparat hukum, yang semestinya menjadi  punggawa, orang tua atau penegak atas jalannya keadilan malah asyik berseteru di tengah “banjir” kepentingan masing-masing. Jadilah hukum seperti anak hanyut yang merenggang nyawa dihisap aliran hitamnya air kali kepentingan

Kondisi ini membuat Presiden Joko Widodo ibarat terjebak di antara dua paha terkait dilantik atau tidaknya BG sebagai kepala Kapolri. Ia terjerembab ditengah selangkangan dua arus besar kepentingan. Pada satu sisi. Ia harus menepati janji memperjelas status BG dan memberi keputusan usai di ketuknya palu praperadilan yang menganulir status tersangka BG. Ini membuka peluang bagi BG untuk dilantik

Beberapa pihak baik dari kalangan DPR, partai politik pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merangsek meminta Jokowi melantik secepatnya. Kalau presiden tidak melantik, ia mungkin akan dinggap “anak hanyut” atau anak yang harus dihanyutkan karena tidak berpihak pada partai yang nyaris berdarah-darah mengusung Jokowi pada pemilu kemarin.

Sementara jika Presiden Jokowi melantik, ia sama saja memposisikan rakyat sebagai “anak hanyut” yang aspirasinya hanya dibiarkan terbawa arus aliran kali politik yang hitam. Dan tentu saja rakyat akan membalas perlakuan ini berikut partai politik pendukungnya pada pemilu mendatang.

Presiden akhirnya, membatalkan pelantikan BG dan yang mengejutkan “mengongkang-ongkang kaki “Abraham Samad dan Bambang Wijayanto dari jabatan Ketua KPK. Sebuah liukan politik  yang mubah mubah saja agar pihak yang berseteru saling mengkoreksi diri.

Presiden juga menunjuk Badrodin Haiti sebagai calon kapolri (!8/2). Dua hal yang bisa dipetik adalah semestinya presiden belajar untuk tidak hanya menawarkan calon tunggal untuk posisi nomor satu di tubuh Polri. Agar ketika terjadi kekisruhan seperti kemarin, energi seluruh elemen bangsa tidak tersedot ke sana.

Hal terakhir dan harus selalu menjadi acuan adalah Presiden harus menasehati para pembantunya agar jangan memperlakukan hukum dan kepentingan rakyat seperti anak hanyut yang hanya bisa diangkat jenazahnya ketika ia sudah lagi tak bernyawa. Berpihaklah pada matahati dan rakyat, because you are the boss Mr. President.

By: Áa Djamaludin

Visit www.kulitdisangkaisi.com

Postingan ini ditulis oleh :

Aa Djamaludin

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*
*